NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2009): Notarius"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[KEABSAHAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK ]]>
<![CDATA[Suwignyo, Hadi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (67.995 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.1126
<![CDATA[Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa setiap akta notaris harus ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris. Dalam menerapkan dan menafsirkan mengenai pengertian, cara dan bentuk tanda tangan dalam suatu akta otentik, belum ada ketentuan yang mengaturnya dengan tegas, sehingga sering timbul penafsiran dan pertentangan mengenai hal tersebut, terutama dalam hal pembubuhan cap ibu jari (cap jempol) dari para penghadap. Apakah cap jempol dapat menggantikan tanda tangan dalam pembuatan akta otentik dan apakah pembubuhan cap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta otentik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembubuhan cap jempol tidak memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan dalam pembuatan akta otentik oleh karena apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya hal tersebut harus dijelaskan dalam akta, sehingga tidak diperlukan lagi pembubuhan cap jempol/ibu jari. Namun dalam prakteknya cap jempol tetap dibubuhkan dalam pembuatan akta otentik sebagai pengganti tanda tangan berdasarkan kebiasaan dalam praktek notaris dan ada atau tidaknya pembubuhan cap jempol tidak akan membawa akibat hukum yang berbeda, dalam arti akta notaris tersebut tetap merupakan akta otentik sepanjang telah dijelaskan dalam penutup aktanya alasan dari penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangannya.Kata Kunci : Tanda Tangan, Cap JempolPermalink :http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1126]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG P.T.PRUDENTIAL LIFE INSURANCE) ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Bravika Bunga]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.318 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.1124
<![CDATA[Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis pailit Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance atas gugatan yang diajukan oleh mantan konsultan agen asuransinya yaitu Lee Boon Siong. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Prudential merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut kemudian pihak  Prudential mengajukan kasasi. Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance menilai putusan pailit itu salah kaprah. Pasalnya, dari sisi keuangan, perusahaan ini sangat solven. Lihat saja, aset kelolaannya mencapai triliunan rupiah dengan tingkat risk based capital (RBC) mencapai 255% per 31 Desember 2003. Angka ini jauh melebihi ketentuan minimal Departemen Keuangan yang mematok 100%.Hal lain yang menjadi perdebatan adalah penafsiran hutang ((Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU).dalam kasus ini yang tidak bisa dibuktikan secara seserhana karena masih disengketakan.Kata Kunci : Pailit, Solven, HutangPermalink: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1124]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN TANGERANG ]]>
<![CDATA[Sulistiyono, Sulistiyono]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.162 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.1127
<![CDATA[Dewan Kehormatan Notaris berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk : melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung; memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik di, adalah Teguran;Peringatan;dan Schorzing dari keanggotaan Perkumpulan Namun sanksi tersebut di atas termasuk sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan  pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.Kata Kunci : Sanksi, Kode Etik Notaris, Dewan KehormatanPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1127]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI) ]]>
<![CDATA[Alaidrus, Mochammad Soleh]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.446 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.151
<![CDATA[Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akantimbul suatu masalah mengenai harta bersama, sehingga diperlukanlah suatu aturanyang jelas mengenai pembagian harta tersebut.Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebihdari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Istri pertama dari suamiyang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersamadengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersamadengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung.Istri-istri yang kedua danseterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. KHI menyatakanbahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari hartabersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersamadari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masingmasingterpisah dan berdiri sendiri, pemilikan harta bersama dari perkawinan seorangsuami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnyaakad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentumpelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan hartabersama dalam perkawinan poligami. Hal ini akan menjadi hambatan dalampembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersamatersebut.Kata Kunci : Harta Perkawinan, Poligamipermalink:Â http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/151]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERBEDAAN DATA FISIK DALAM SERTIPIKAT DENGAN HASIL UKUR TERHADAP GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN PADANGSARI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG (Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo) ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Dewi Hasmawaty]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (37.975 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.1128
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan solusi terhadap sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur menyangkut ganti rugi kepada masyarakat Padangsari dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan mengetahui hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur terhadap ganti rugi.    Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya adalah Deskriptif Analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilik tanah di kelurahan Padangsari kota Semarang yang terkena dampak pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan Instansi yang terkait yaitu : Kantor Pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah, SATGAS, sedangkan sample dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang ditentukan secara purposive non random sampling. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dipakai kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur dilakukan dengan cara musyawarah dengan melaksanakan pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh panitia ukur, disaksikan oleh pemilik tanah dan tetangga yang tanahnya berbatasan. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian sengketa tersebut pada prinsipnya tidak ada masalah karena dapat diselesaikan dengan pengukuran ulang. Namun yang menjadi hambatan terletak dalam kesepakatan besarnya nilai ganti rugi dan kurangnya pemahaman dari masyarakat selaku pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah terhadap arti pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa terhadap perbedaan ukur terhadap ganti rugi kepada masyarakat Padangsari dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007.Kata Kunci : Perbedaan Data Fisik, Hasil Ukur dan Ganti RugiPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1128]]>
<![CDATA[“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK TOBAK DI KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT†]]>
<![CDATA[Dewi, Sartika]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.972 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.102
<![CDATA[Pada masyarakat adat suku Dayak Tobak yang berada di Kecamatan Tayan Hilir, proses pengangkatan anak dilakukan dengan upacara “Adat Pengangkat Anak†yang dilakukan dihadapan para tua-tua adat setempat baserta pemotongan hewan ternak dan penyerahan barang-barang yang memiliki tujuan tertentu secara simbolik menurut adat dan kepercayaan masyarakat setempat.Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya pada suku Dayak Tobak adalah berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan sifat pengangkatan anak itu sendiri yaitu memutus hubungan kekeluargaan antara si anak dengan keluarga dan orang tua kandung anak tersebut. Pada Hukum Adat Waris Dayak Tobak penunjukan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Kebanyakan para orang tua pada masyarakat Dayak Tobak melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si-pewaris (orang tua) masih hidup. Namun penyerahan atau pengoperannya barang warisan secara resmi baru bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia.Kata Kunci : Pengangkatan anak, Waris, Suku Dayak Tobakpermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/102]]>
<![CDATA[PERBEDAAN GOLONGAN PENDUDUK DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN ]]>
<![CDATA[Andraini, Fitika]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.101 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.1129
<![CDATA[The rights for enrolling the land onwed is an ordinary enrollment activity held by BPN in the effort to guarantee the assurance of law of the land owned. Government rules No.24 year 1997 obliged the society to enroll the passing rights due to inheritaged in order to give law protection to the beneficiary and to make the administration activity in order so that the saved and published data are always up dated. Chapter 111 verse (1) the rules made by Minister of Agraria/Head of BPN No. 3 year 1997 about the action for the government rule no.24/1997 arranges that the application for passing rights of land owned or house owned or apartment is enclosed with the proof of legal beneficiary letter.. Based on this rule, the making of the beneficiary proof is determined by the ethnic, the form as well as the officer who made, is for Indonesian citizen, the letter of beneficiary made by the legal beneficiary is made by the local authorities namely the head of the village (kelurahan) and head of district (camat) when the inheritor died, and for Tionghoa, the certificate for the beneficiary right for the land owned is made by the noctary and for the foreign east ethnic, the certificate is made by the Balai Harta Peninggalan.The Rules above do not match accordingly with some rules that are higher in hierarchy namely UUD 1945, UUPA, UU No.12 year 2006 and UU No.26 year 2006. Those rules do not differ the Indonesian citizen.The way to overcome the obstacle is conducting a survey using yuridiction emphirical methode. The study specification is analytical descriptive in nature, the data are collected through the primary and secondary data and then are analyzed qualitatively.The different citizen is an inheritage from the Dutch Colonial that differs the citizen into three social classes namely foreign east society (Tionghoa and non Tionghoa) and  Indonesian natives based on the chapter 131 juncto chapter 163 from IS. The rules caused each social class has their own inheritaged law and made them obey their own law. The inheritaged pluralism law caused the making of the ethnic based inheritaged law. The reorientation for the arrangement of inheritaged law is needed to be unified for the function and purpose.Kata Kunci : Social Classes, Land Enrollment, Inheritaged lawPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1129]]>
<![CDATA[PENGHINDARAN PAJAK MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA JUAL YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DI JAKARTA UTARA ]]>
<![CDATA[Handayani, Esti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (83.935 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.1125
<![CDATA[Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dihitung berdasarkan tarif final yang telah ditentukan dikalikan dengan nilai transaksi sebagai dasar pengenaan pajak. dalam kondisi perekonomian yang masih terpuruk, banyak dari antara masyarakat yang melakukan transaksi penjualan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang menderita kerugian, akan tetapi pajaknya tetap harus dibayar, padahal seharusnya PPh baru dipungut apabila Wajib Pajak mendapat keuntungan (ability to pay). Hal ini menimbulkan upaya penghindaran pajak dalam transaksi tanah, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan jalan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Kuasa Jual di hadapan Notaris.Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Pengikatan Jual Beli, Kuasa JualPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1125]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BATIK PLUMPUNGAN ( STUDI KASUS DI KOTA SALATIGA) ]]>
<![CDATA[Octaviany, Antoneyte]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (68.584 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.1130
<![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu hak kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual atau akal seseorang, berupa; pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dimana untuk mewujudkannya memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Salah satu contoh dari hasil kekayaan intelektual seseorang itu adalah motif dasar batik Plumpungan. Batik ini memiliki motif yang unik, karena memakai motif yang berasal dari gambar Prasasti Plumpungan yang merupakan bukti sejarah terjadinya Kota Salatiga. Keunikan inilah yang harus tetap dijaga, dilestarikan dan dilindungi oleh berbagai pihak.Dilihat dari uraian di atas, maka perumusan masalah dan tujuan dari penulisan ini adalah melihat bagaimana Eksistensi batik Plumpungan di Kota Salatiga, usaha-usaha dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga dalam pemberian Perlindungan Hukum atas batik Plumpungan tersebut.Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dimana prosedurnya dimulai dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif mengingat data yang dikumpulkan bersifat deskriptif analitis.Eksistensi atau keberadaan bati Plumpungan di Kota Salatiga masih kurang dikenal oleh masyarakat kota Salatiga, walaupun sudah didaftarkan motif batik ini masih sangat rentan dengan praktek peniruan (plagiat), karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menghargai hasil karya intelektual orang lain. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga untuk mengembangkan usaha batik Plumpungan ini adalah masalah dana atau pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha. Menurut penulis untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu dilakukan sosialisasi pemakaian batik Plumpungan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, BatikPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1130]]>
